Kota Tasikmalaya – Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Rabu (8/10/2025) Kota Tasikmalaya melakukan audiensi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya terkait proyek Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan abrasi sungai di Sindangjaya, Kecamatan Cikalong, senilai sekitar Rp4,9 miliar.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab jurnalis dalam memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan sesuai ketentuan. Namun, pertemuan belum menghasilkan penjelasan menyeluruh karena sejumlah pihak teknis dan direksi proyek belum dapat hadir, sehingga pelaksanaan audiensi akan dijadwalkan ulang.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlok) BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Cahyono Rahmat, S.T., menyampaikan apresiasinya atas langkah yang dilakukan AWP. Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati permintaan klarifikasi dari rekan-rekan media.
“Saya sebagai Kabid Darlok sangat menghormati permintaan dan klarifikasi yang disampaikan rekan-rekan jurnalis AWP. Itu bagian dari hak publik untuk tahu,” ujar Cahyono Rahmat usai audiensi di kantor BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (8/10/2025).
Meski demikian, Cahyono mengaku belum bisa memberikan keterangan secara utuh karena baru menjabat selama satu minggu.
“Mohon maaf bila jawaban kami belum bisa memberikan klarifikasi secara utuh, karena saya baru ditugaskan seminggu. Selain itu, beberapa hal terkait pekerjaan berada di ranah direksi,” jelasnya.
Cahyono juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi keterlambatan pencairan dana proyek tersebut. Menurutnya, apabila dana tidak segera cair, ada kemungkinan pekerjaan tidak dapat dibayar sesuai nilai kontrak.
“Saya khawatir kalau proses pencairan dan penyelesaian administrasi terlalu lama, uangnya tidak cair dan pekerjaan itu tidak terbayar. Ini juga yang sedang kami koordinasikan agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini pihaknya berfokus menunggu hasil audit BPKP dan berupaya agar audiensi berikutnya dapat dihadiri seluruh pihak terkait, termasuk direksi, penyedia, pengawas, tim teknis, serta unsur Inspektorat yang melakukan pemeriksaan lapangan.
“Harapan saya semua pihak bisa hadir supaya pembahasan lebih terang dan tuntas,” ucapnya.
Menurutnya, hasil audiensi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh elemen masyarakat, termasuk media, berjalan sebagaimana mestinya.
“Apa yang terjadi hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang memang harus dijalankan untuk memastikan pekerjaan sesuai aturan,” kata Cahyono menambahkan.
Sementara itu, Ketua AWP Kota Tasikmalaya, Adehera, mengatakan audiensi dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan dana publik. Ia menilai langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Kami hadir sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Apa yang kami lakukan ini adalah bentuk pengawasan agar proyek yang menggunakan uang rakyat berjalan sesuai aturan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Adehera.
Adehera juga mengapresiasi sikap terbuka BPBD yang bersedia menjadwalkan untuk audiensi ulang dan akan memberikan ruang klarifikasi, walaupun pihak BPBD hanya diwakili oleh Kabid yang baru.
“Kami menghargai respons BPBD, khususnya Kabid Darlok yang baru menjabat, yang terbuka dan menghormati proses ini, tidak seperti Kabid Darlog sebelumnya yang saat itu malah menghindar, Ke depan kami berharap audiensi lanjutan bisa menghadirkan semua pihak terkait, diantaranya PPK, PPTK dan penyedia termasuk tim pengawas, agar persoalan ini semakin jelas,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ketua AWP Kota Tasikmalaya menegaskan akan terus mengawal hasil audit BPKP dan memantau perkembangan pelaksanaan proyek BTT penanganan abrasi di Sindangjaya Kecamatan Cikalong begitu juga dengan kegiatan BTT yang di Ciroyong, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Hingga seluruh prosesnya selesai dan terbuka kepada publik.
“Kami akan tetap memantau dan mengawal proses ini sampai tuntas. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pemerintah,” pungkas Adehera.
Kontributor : Tommy A Z
About the Author
