SUKABUMI – Sikap kurang kooperatif ditunjukkan oleh Aceng Mustofa, S. Pd., Kepala SDN 05 Cibadak yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Di tengah mencuatnya berbagai isu terkait dunia pendidikan di wilayah tersebut, yang bersangkutan sulit ditemui untuk memberikan keterangan resmi kepada media.
Berdasarkan pantauan di lapangan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media dalam beberapa hari terakhir tidak membuahkan hasil. Alasan klasik seperti “sedang tidak di tempat” atau “sedang rapat di luar” kerap menjadi jawaban pihak sekolah saat awak media mencoba berkunjung, termasuk pada Kamis (26/02/2026).
Urgensi Klarifikasi Publik
Sulitnya akses komunikasi ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak.
Mengingat kapasitasnya yang memegang dua jabatan strategis—Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Organisasi Profesi Guru (PGRI)—beliau diharapkan dapat memberikan klarifikasi serta edukasi publik guna meredam polemik pendidikan di wilayahnya.
Beberapa isu krusial yang memerlukan tanggapan resmi di antaranya:
– Infrastruktur Pendidikan: Menanggapi aspirasi masyarakat terkait kondisi fasilitas sekolah yang sempat viral di media sosial.
– Kedisiplinan & Etika Profesi: Memberikan pernyataan tegas terkait integritas tenaga pendidik guna menjaga marwah organisasi profesi.
Transparansi Tata Kelola:
Menjalankan amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Hambatan komunikasi ini disayangkan oleh sejumlah pihak. Salah satu warga yang menaruh perhatian pada isu pendidikan di Cibadak menyatakan bahwa akses informasi yang tertutup dapat memicu spekulasi negatif di masyarakat.
“Sangat disayangkan jika akses komunikasi tersumbat. Padahal, publik membutuhkan kepastian dan penjelasan dari pemangku kebijakan di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi citra dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN 05 Cibadak maupun pengurus PGRI Kecamatan belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan sulitnya pimpinan mereka ditemui untuk keperluan konfirmasi.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dapat mengevaluasi pola komunikasi para pejabat di lingkungan pendidikan agar lebih kooperatif terhadap fungsi kontrol sosial demi kemajuan pendidikan nasional.
Kontributor : Dedi, Dento, Encep Yusup
Redaktur : Widiyano*©
About The Author
