Sukabumi, Pendidikan – Kabupaten Sukabumi kembali menjadi panggung pertunjukan “sulap” anggaran pendidikan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terjebak dalam ironi digital: Status di Dapodik sudah ‘Hijau’ dan terverifikasi, namun di dunia nyata, pengelola mengaku kantong mereka kosong.
Fenomena “tidak mengaku menerima dana BOP” ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi kuat adanya skandal sistemik.
Bagaimana mungkin sebuah sistem yang dibangun untuk transparansi justru menjadi tameng bagi praktik-praktik culas?
Digitalisasi yang Dikhianati
Dapodik (Data Pokok Pendidikan) seharusnya menjadi instrumen kejujuran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sistem ini sering kali “diakali”.
Verifikasi pembaharuan yang terlihat rapi di layar monitor sering kali hanyalah barisan angka fiktif—alias “Siswa Siluman”.
Kebohongan Pengelola: Dana sebenarnya sudah diterima, namun digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara operasional PKBM dibiarkan mati suri.
Modusnya klasik namun mematikan: Data siswa diperbarui agar bantuan cair maksimal, tapi saat audit datang, pengelola memasang wajah bingung dan mengaku tidak menerima dana.
Pertanyaannya sederhana: Jika di sistem sudah cair, lari ke mana uang rakyat tersebut?
Lingkaran Setan “Potong Kompas”
Ada dua kemungkinan pahit di balik fenomena ini:
Intervensi Oknum: Adanya “tangan tak terlihat” yang memotong dana di tengah jalan sebelum sampai ke rekening lembaga, sehingga pengelola hanya menerima “remah-remah” namun tetap harus menanggung beban laporan fiktif.
Darurat Audit Lapangan
Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum tidak boleh lagi hanya berpangku tangan di depan komputer.
Menilai keabsahan PKBM dari balik meja adalah kesalahan fatal. Sudah saatnya dilakukan audit forensik terhadap rekening koran lembaga dan uji petik fisik.
Setiap rupiah yang dikorupsi dari dana BOP adalah hak warga belajar yang dirampas—mereka yang putus sekolah dan berharap pada pendidikan kesetaraan untuk memperbaiki nasib.
Membiarkan manipulasi data Dapodik terus berlanjut sama saja dengan membiarkan masa depan anak bangsa digadaikan demi kepentingan perut segelintir oknum.
Kesimpulan: Hentikan Sandiwara
Sikap “tidak tahu-menahu” dari pihak PKBM saat data sistem sudah bicara, harus segera dipatahkan dengan tindakan hukum yang tegas. Jika Kabupaten Sukabumi ingin bersih dari predikat “surga siswa fiktif”, maka bersih-bersih birokrasi dan transparansi anggaran adalah harga mati.
Jangan sampai Dapodik hanya menjadi buku dongeng yang penuh dengan cerita indah di atas kertas, namun penuh kepalsuan di kenyataan. Sabtu, 26/02/2026.
Tim*
About The Author
